KPPU Tak Sungkan Eksekusi Paksa Pelaku Kartel Tarif SMS
Detik — 10 Mar 2016 18:17

KPPU Tak Sungkan Eksekusi Paksa Pelaku Kartel Tarif SMS


Jakarta - Pasca diketuknya palu Mahkamah Agung (MA), lima operator selular yang terbukti melakukan praktik kartel tarif SMS wajib membayar denda kepada negara. Sebab konsumen dirugikan triliunan rupiah kurun 2004-2007.

Apabila kelimanya menolak membayar denda sebesar Rp 77 miliar sesuai putusan MA, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menempuh upaya eksekusi paksa. Pasalnya, putusan MA sudah bersifat final.

"Pembayaran denda sebesar Rp 77 miliar wajib dilakukan oleh para terlapor atas putusan kasasi MA. Kalau tidak bayar menurut aturan, KPPU bisa minta pengadilan negeri untuk mengeksekusi," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf kepada detikcom, Kamis (10/3/2016).

Syarkawi menegaskan, pembayaran tersebut wajib. Terlebih setelah para operator itu sudah menerima salinan putusan.
"Kalau dia menerima salinan putusan, berarti dalam 30 hari harus segera bayar," sambungnya.

Ia yakin kelima operator yang dihukum, yakni PT Excelkomindo Pratama, PT Telekomunikasi Seluler, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bakrie Telecom, Tbk dan PT Mobile-8 Telecom, Tbk akan membayar dendanya. Sebab dalam aturan usaha, secara kode etik dijelaskan bahwa mereka harus tunduk terhadap hukum yang berlaku.

"Dalam GCG (good cooperate governance), mereka punya kode etik aspek ketaatan terhadap hukum. Saya sangat yakin mereka melakukan pembayaran," terang Syarkawi.

Lima operator yang diputuskan bersalah oleh MA karena terbukti melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 199 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan putusan MA, PT Excelkomindo Pratama didenda sebesar Rp 25 miliar, PT Telekominikasi Seluler sebesar Rp 25 miliar, PT Telekomunikasi Indonesia sebesar Rp 18 miliar, PT Bakrie Telecom, Tbk sebesar Rp 4 miliar dan PT Mobile-8 Telecom, Tbk sebesar Rp 5 miliar.

"Telkomsel belum menerima salinan resmi putusan dari Mahkamah Agung hingga saat ini dan oleh karenanya kami belum bisa memberikan tanggapan atas pemberitaan tersebut," terang VP Corporate Communications Telkomsel Adita Irawati.

Hal senada juga disampaikan oleh pihak XL.

"Sampai saat ini kami belum menerima salinan resmi dari putusan tersebut. Kami baru akan memberikan pernyataan saat salinan tersebut kami dapatkan," ujar CEO XL Axiata Dian Siswarini. (aws/ash)

512
512