Bos Smartfren: Jangan Sampai Terjadi Perang Tarif Lagi
Selular — 27 Jun 2016 14:00


Merza Fachys, Direktur Utama Smartfren Telecom

Merza Fachys, Direktur Utama Smartfren Telecom


Jakarta, Selular.ID – Untuk menarik minat pengguna selular menggunakan jaringannya, Indosat Ooredoo mengkampanyekan program tariff Rp1 untuk nelpon ke semua operator. Kampanye inipun belakang menjadi polemik karena secara lagsung menyindir operator lain yang memberikan tariff mahal.

Terlepas dari materi promosi yang dilakukan oleh Indosat Ooredoo, secara substansi kampanye tersebut dikahwatirkan akan mendorong terjadinya perang tariff jilid kedua diantara para penyelenggara selular. Merza Fachys, Direktur Utama Smartfren Telecom berharap hal ini tidak berujung pada terjadinya perang tariff.

“Semoga saja ini tidak memicu terjadinya perang tariff antar operator selular di Indonesia,” tegasnya saat ditemui Selular.ID. jika terjadi perang tariff lagi industry selular kembali dihadapkan pada situasi yang sangat sulit mengingat saat ini saja industry ini belum bisa pulih dari dampak perang tariff yang dahulu diinisiasi oleh XL.

Alexander Rusli, CEO dan President Director Indosat Ooredoo mengaku kampanye yang dilakukannya bukanlah perang tariff. Rp1 yang ditawarkannya berlaku untuk semua jaringan. “Tidak ada perang tariff, Rp1 all net lebih mahal dari yang selama ini dikasih gratis untuk on net dan lebih murah di off net,” ungkapnya.

Meski demikian tentunya tariff Rp1 yang ditawarkan sangat jauh di bawah dari harga pokok produksi operator dan akan mengganggu sustainabilitas industri. Jika tariff ini diberlakukan hanya untuk promo sesaat saja memang tidak menyalahi aturan hanya saja harus dutegaskan berlaku sampai kapan.

Peratauran Menkominfo yang ada soal tariff sendiri seperti dikatakan I Ketut Prihadi Kresna, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memang tidak mengatur batas bawah walaupun itu di bawah cost. Pertimbangannya adalah jika diatur batas bawah maka operator tidak akan berusaha untuk seefisien mungkin. Namun tentunya jangan sampai ketiadaan batas bawah ini digunakan oleh operator untuk predatory.

Oleh karena itu, Ketut menganggap semestinya ada aturan yang melarang penawran taruf di bawah cost yang bukan promo. “Kalau dalam rangka promo silahkan saja tapi harus ada batas waktunya. Jika tidak, maka yang menguasai market lebih banyak dan banyak diversifikasi layanannya dapat melakukan subsdi,” tuturnya.

Namun sayangnya pelarangan penerapan tariff di bawah harga produksi tersebut tidak ada dalam rencana aturan yang akan dibuat oleh pemerintah.

512
512